nusakini.com--Obat dan makanan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan. Apalagi di era globalisasi dimana perubahan gaya hidup mendorong peningkatan jenis dan jumlah produk obat dan makanan. Kondisi seperti ini, mendorong pengembangan produk obat dan makanan. 

"Tapi di sisi lain ada kerentanan beredarnya produk obat dan makanan ilegal dan palsu," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di acara Musyawarah Nasional Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta, Senin (7/5).  

Maka lanjut Tjahjo, instansi regulator maupun pelaku usaha, mau tak mau harus bersinergi. Sinergi ini sangat dalam menjamin ketersediaan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kementerian Dalam Negeri sendiri, untuk mendukung itu telah mengeluarkan Permendagri Nomor 22/2018 tentang penyusunan RKPD Tahun 2019, dimana salah satu prioritas penyusunan RKPD tahun 2019 adalah mendorong percepatan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri. " Ini prioritas nasional 3," katanya. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga kata Tjahjo, telah meluncurkan Making Indonesia 4.0 untuk merespon revolusi industri ke-4. Tjahjo juga tak lupa mengapresiasi BPOM yang telah menginisiasi program terpadu lintas kementerian dan lembaga. Terutama menyangkut pengembangan UMKM obat tradisional, kosmetik, dan pangan berdaya saing.  

"Seperti diketahui Presiden juga telah memberi arahan untuk meningkatkan kemudahan berusaha saat pembukaan Musrenbangnas 2018 kemarin," ujarnya.  

Maka lanjut Tjahjo, sangat penting peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan sebagai kegiatan prioritas nasional pada rancangan RKP 2019 disinergikan. Kementerian yang dipimpinnya juga telah menyusun rancangan Permendagri tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah. " Ini diharapkan lekas ditetapkan," katanya. 

Terkait pelaksanaan Munas Pengawasan Obat dan Makanan yang mengambil tema, "Sinkronisasi Perencanaan antar Pemangku Kepentingan untuk Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan," secara khusus Tjahjo mengapresiasi BPOM. Menurutnya Munas ini sangat penting, karena ini sejalan dengan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.  

"Dan juga akan diperkuat dengan arahan Presiden. Program pembangunan juga harus fokus, terarah, dan tidak parsial. Saya harap melalui Munas ini, BPOM bersama Pemda menghasilkan penajaman kinerja yang menjadi panduan dalam bekerjasama," katanya.(p/ab)